Jakarta, 28 Februari 2023 

Bertempat di ruang rapat Puskeu Polri, Kapuskeu Polri memimpin giat Sosialisasi Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diikuti oleh PJU Puskeu Polri dan personel Puskeu Polri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai (reasonable assurance) bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sosialisasi SPIP sendiri disampaikan oleh Kombes Pol Djoko Djohartono, S.H., M.H. yang dalam kesempatan ini selaku Ketua Tim Penguatan Pengawasan. Kombes Pol Djoko Djohartono, S.H., M.H. menyampaikan bahwa SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.
SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Dalam menerapkan unsur SPIP, pimpinan Instansi Pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan, prosedur dan praktik detil untuk menyesuaikan dengan kegiatan Instansi Pemerintah dan untuk memastikan bahwa unsur tersebut telah menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.
Dalam arahannya Kapuskeu Polri menyampaikan kepada personel Puskeu Polri untuk membangun pola pikir bagi pegawai terkait pembinaan SDM dan menerapkan terhadap kinerja Puskeu karena hal tersebut tanpa disadari akan berpengaruh terhadap kualitas kinerja.